Ancam KIH Dilarang Hadiri Paripurna DPR
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap Fraksi PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) segera menyerahkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan DPR ke Paripurna DPR. Kalau ditunda-tunda terus kata Fahri, bisa menghambat kerja-kerja DPR.
"Kalau akan ditunda-tunda terus penyerahannya (nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan DPR), ini nantinya bisa menghambat kerja-kerja DPR," kata Fahri Hamzah, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (23/10).
Fahri mengakui, secara spesifik Tatib DPR memang tidak mengatur secara detail penyerahan daftar nama tersebut. Tapi hal itu tidak bisa juga dijadikan alasan untuk menunda-nunda penyerahan daftar nama yang akan ditugasi di AKD.
"Kalau ada yang nyetor lagi, ya, kita paripurna lagi, tak ada batas waktunya," tegas politisi Partai Keadla Sejahtera (PKS) itu.
Namun, selaku pimpinan DPR, Fahri mengingatkan ada wacana dari fraksi-fraksi yang sudah menyetorkan nama, agar fraksi yang belum menyerahkan daftar nama tidak diikutkan dalam paripurna berikutnya.
"Ada wacana kelima fraksi itu tidak boleh rapat paripurna AKD karena bukan AKD," ungkap Fahri Hamzah.
Sementara anggota FPAN, Yandri Susanto menyatakan paripurna telah cukup bertoleransi memberi waktu kepada lima fraksi yang belum menyerahkan nama anggota fraksinya.
"Harapan saya, agar segera diserahkan. Jangan sampai paripurna DPR tersandera oleh lima fraksi itu," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap Fraksi PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) segera
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub