Ancam Mosi Tak Percaya Pada Kemenag

JAKARTA - Molornya keputusan mengenai besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) membuat Komisi VIII DPR berang. Pasalnya, hingga masa reses persidangan berlangsung, pihak Kementerian Agama (Kemenag) seolah tak peduli dengan hal ini. Padahal sebagaimana ketentuan semestinya
BPIH sudah ditetapkan di akhir masa persidangan DPR awal Juni lalu.

“Saya tidak mau mendahului kawan-kawan yang lain di Komisi. Selama masih bisa dibicarakan ya kita akan bicarakan. Tapi kalau tidak, maka kita akan bentuk Panja Haji yang merubah total sistem pelaksanaan haji. Kalau perlu dibikin mosi tidak percaya, maka itu kita tempuh,” kata Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat memberikan keterangan pers di gedung DPR.

Politisi PKB ini menjelaskan, sejak awal Komisi VIII serius membahas kemungkinan-kemungkinan penurunan biaya haji dengan pendekatan perhitungan yang paling rasional. Ini menurutnya semata-mata untuk
perbaikan pelayanan kepada jamaah haji, dengan memperhitungkan beban operasional, termasuk perbandingan dengan biaya haji di negara-negara tetangga.

Namun, ungkap Karding, dalam beberapa kali pembahasan di Komisi VIII, pihak pemerintah dalam hal ini Kemenag belum pernah memperlihatkan tanda-tanda keseriusan yang berimbang. Salah satu indikasinya, Menteri Agama Suryadharma Ali bahkan sempat memberikan statemen seolah-olah
yang tidak menghendaki penurunan BPIH adalah Komisi VIII DPR.
  "Kami melihat tidak tanda-tanda Kementerian Agama untuk serius. Malah beberapa kali pembahasan diwakilkan pada pejabat yang
kompetensinya tidak signifikan,” paparnya.