Ancaman Keamanan di Wilayah Polda Sulut Cukup Serius
jpnn.com, MANADO - Komisi III DPR pada hari Senin (7/8/2017) akan memulai pelaksanaan Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara (Sulut). Ancaman keamanan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut dinilai serius.
"Hakekat ancaman polda sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing,” kata Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Wenny Warauw di Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (6/8/2017).
Wenny mengutarakan bahwa dalam Kunker ini Komisi III akan mendalami informasi terkait bagaimana kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan dikunjungi menangani masalah masalah korupsi yang menonjol di wilayah.
"Ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat, tidak ditangani sudah bertahun-tahun, kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar. Itu banyak laporan yang seperti itu," ungkapnya.
Yang kedua, masalah narkoba, itu juga padat di sini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) juga baru datang kemarin di sini (Manado).
Yang terakhir masalah teror, yang menurutnya Manado Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina, Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui Manado. Ini yang ingin akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini.
Wenny mempertanyakan pengawasan ke Filipina, bagaimana pengawasan dari Filipina masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud.
"Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau. Apa polda sini punya alat, punya kapal gak yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu," katanya.
Komisi III DPR pada hari Senin (7/8/2017) akan memulai pelaksanaan Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara (Sulut). Ancaman keamanan di wilayah Kepolisian
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia