Ancaman Mogok Kerja SP Pertamina Bermuatan Politis?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai, demo dan ancaman mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) beberapa waktu lalu telah mengorbankan kepentingan masyarakat demi tujuan politik.

"Menurut saya tujuannya (demo dan ancaman mogok kerja) lebih ke politik untuk melengserkan direktur utama (Pertamina Nicke Widyawati)," kata Fahmy, dalam keterangannya, Selasa (11/1).

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menduga para elit serikat pekerja Pertamina dalam beberapa aksinya telah acap kali membungkus muatan politis dengan dalih kepentingan pekerja agar tak kentara.

Dugaan tersebut diperkuat dengan aksi demo beberapa waktu lalu yang menginginkan adanya pencopotan direktur utama Pertamina, namun dibungkus dengan tuntuan kenaikan gaji.

"Selama ini ancaman mogok sering dibungkus alasan perbaikan gaji dan kesejahteraan. Padahal, gaji karyawan Pertamina dan bahkan uang pensiunnya sudah besar, sehingga tidak ada alasan memperjuangkan gaji dan kesejahteraan. (Ancaman) itu bisa jadi sebagai bungkus untuk kepentingan lain, yaitu agenda ingin melengserkan Nicke," ujarnya.

Ironisnya, FSPPB seperti mengabaikan aksinya memiliki dampak negatif terhadap kepentingan masyarakat. Jika mogok kerja benar terjadi, maka akan berakibat fatal.

Di hulu dampaknya bisa berupa produksi minyak mentah yang berkurang.

Paling berbahaya ada di hilir, dampaknya bisa mengganggu proses pengolahan bahan bakar minyak (BBM) serta pendistribusiannya ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).