Ancaman SBY Dinilai Gertak Sambal

Burhan menduga, pernyataan SBY tersebut merupakan sinyal terhadap para menteri dari parpol yang terseret kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, para menteri itu dipanggil KPK meski sebagai saksi. Di antaranya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam kasus korupsi pengadaan KRL hibah dari Jepang. Selanjutnya, Menakertrans yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait dengan kasus suap alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID).

Daftar itu kian panjang dengan Menpora yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng dalam kasus proyek sport center Hambalang. Paling baru, Menko Kesra yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan perda PON ke-18 di Riau. "Dugaan saya, SBY baru eksplisit tegas kalau kasus hukum itu sudah memasuki wilayah yang lebih terang," kata Burhan.

Secara terpisah, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menilai teguran SBY masih wajar. "Apa pun persoalannya, presiden berwenang menegur, memberikan peringatan. Seperti saya menegur Sekjen beserta bawahannya untuk fokus bekerja, tidak perlu dipersoalkan," ujar Marzuki di gedung parlemen kemarin.

Menurut Marzuki, teguran SBY itu merupakan sinyal kepada menteri untuk makin mengawasi bawahan agar tidak memainkan anggaran. Korupsi yang terjadi di DPR misalnya, kata Marzuki, tidak bisa berdiri sendiri. "Korupsi pasti terkait dengan eksekutif. Pasti. Maka dari itu, pernyataan presiden itu betul," ujarnya.