Ancamanan AS Atas CPO Dinilai Hanya Politik Dagang

JAKARTA - Peneliti pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Aris Yunanto mengatakan ditolaknya Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) sejak 28 Januari 2012, murni urusan politik dagang. Tudingan bahwa CPO Indonesia dan proses produksi turunnya masih dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, menurut Aris sama sekali tidak terbukti.

"Penolakan tersebut murni urusan politik dagang. Kalau disebut-sebut kebun sawit sebagai perusak lingkungan, itu masih sangat abu-abu. Isu utamanya, ini menyangkut terancamnya petani minyak kedelai dan minyak bunga matahari produksi Amerika Serikat," kata Aris Yunanto, dalam diskusi bertema "Prospek dan Tantangan Industri Sawit 2012", di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Rabu (29/2).

Jika isu sawit yang dikaitkan dengan isu lingkungan ini dinilai AS tidak efektif untuk menghambat ekspor CPO Indonesia, menurut Aris, sebentar lagi kita akan diserang dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Mesuji, Lampung.

"Kalau isu sawit dikaitkan dengan lingkungan tidak efektif, sebentar lagi Amerika Serikat menyerang Indonesia dengan isu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Mesuji, Lampung dan daerah lainnya," ungkap dosen UI itu.