JPNN.com 
Anda Perlu Tahu, Soal Penerbitan Perda Persetujuan Bangunan Gedung
jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro meminta sekretaris daerah (sekda) provinsi membantu mempercepat penerbitan peraturan daerah terkait persetujuan bangunan gedung (PBG) di kabupaten/kota masing-masing.
Dukungan itu diperlukan agar pemerintah daerah (pemda) menarik retribusi dari urusan PBG, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat.
Suhajar mengatakan PBG merupakan perubahan dari izin mendirikan bangunan (IMB).
Dengan begitu, peraturan terkait hal tersebut perlu disesuaikan.
“Tolong, sekda provinsi membantu pemerintah pusat menyelesaikan urusan PBG ini bagi kawan-kawan di kabupaten kota,” kata Suhajar pada Kamis (27/1/).
Dia memahami persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan perda terkait PBG.
Meski begitu, apabila perda tersebut belum tersedia, maka pemungutan restribusi PBG tidak bisa dilakukan.
Suhajar mendorong bupati dan wali kota segera mengubah perda yang semula mengurusi IMB.
Ada hal yang perlu Anda tahu soal perda terkait persetujuan bangunan gedung atau PBG.
- Tri Tito Karnavian Lantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- 5 Berita Terpopuler: Mekanisme Seleksi Berubah, 100 Persen Lulus PPPK, Honorer Diangkat ASN Paruh Waktu
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk
- 5 Berita Terpopuler: Isi Surat Kemendagri Bikin Lega, Honorer Kena PHK Selamat, Alhamdulillah
- Kemendagri Terbitkan Surat Terbaru soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Kena PHK Selamat
