Anda Perlu Tahu, Soal Penerbitan Perda Persetujuan Bangunan Gedung

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro meminta sekretaris daerah (sekda) provinsi membantu mempercepat penerbitan peraturan daerah terkait persetujuan bangunan gedung (PBG) di kabupaten/kota masing-masing.
Dukungan itu diperlukan agar pemerintah daerah (pemda) menarik retribusi dari urusan PBG, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat.
Suhajar mengatakan PBG merupakan perubahan dari izin mendirikan bangunan (IMB).
Dengan begitu, peraturan terkait hal tersebut perlu disesuaikan.
“Tolong, sekda provinsi membantu pemerintah pusat menyelesaikan urusan PBG ini bagi kawan-kawan di kabupaten kota,” kata Suhajar pada Kamis (27/1/).
Dia memahami persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan perda terkait PBG.
Meski begitu, apabila perda tersebut belum tersedia, maka pemungutan restribusi PBG tidak bisa dilakukan.
Suhajar mendorong bupati dan wali kota segera mengubah perda yang semula mengurusi IMB.
Ada hal yang perlu Anda tahu soal perda terkait persetujuan bangunan gedung atau PBG.
- Gandeng Kemendagri, Asbanda Luncurkan SP2D Oline
- Pengurus DWP Unit Kerja Lingkup Kemendagri Masa Bakti 2024–2029 Resmi Dikukuhkan
- Pentingnya Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Krisis Udara di Jabodetabekpunjur
- BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah
- Tinjau SDN 2 Lamangga, Wamendagri Ribka Minta Hasil Laut Masuk Menu MBG di Sultra
- 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada, Ini Pesan dan Harapan Wamendagri Ribka