Andai Dibiayai APBN, Parpol Bakal Tetap Korup

JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, meragukan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan pengamat anggaran Ramson Siagian, yang menykini praktik mafia anggaran di DPR bisa dikurangi jika ada anggaran dana pembinaan partai politik (parpol) dari APBN. Sebab, langkah itu sama halnya dengan remunerasi di instansi pemerintah yang ternyata tak mengurangi perilaku korup.

“Saya tidak percaya asumsi dua kader parpol tersebut karena dalam kenyataannya beberapa institusi penegak hukum yang mendapat renumerasi beberapa kali dalam satu tahun ternyata praktek korupsi tetap marak," kata Uchok Sky Khadafi, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/7).

Ucok mencontohkan perilaku aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi yang mendapat renumerasi. Demikian juga dengan para hakim yang kini mendapat gaji tertinggi dibanding seluruh PNS. "Praktek jual beli hukum tetap saja dilakukan," tegasnya.

Karena itu Uchok tak yakin dana APBN bagi parpol akan menekan praktik mafia anggaran. "Apalagi partai politik yang rekrutmen dan pembinaan kadernya tidak pernah ada. Sebesar apapun dana dialokasikan buat parpol pasti tidak akan bermanfaat bagi rakyat karena tren partai politik di Indonesia akhir-akhir ini semakin tidak dipercaya masyarakat," ungkapnya.