Andai Mas Nadiem Dicopot dari Kursi Menteri, UN Tetap Diganti

jpnn.com, JAKARTA - Jubir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan rencana Mendikbud Nadiem Makarim mengganti Ujian Nasional alias UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, bukan sekadar wacana.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana mengatakan, rencana penggantian UN akan terus berjalan meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.

"Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan," ujar Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu (14/12).

Ade mengatakan hal tersebut, menepis munculnya kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.

Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.

Untuk memastikan bahwa rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian tersebut bisa berjalan, menurut anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra Nababan, yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Sekarang apa yang disampaikan oleh saudara Menteri Pendidikan dam Kebudayaan itu baru berupa pernyataan oleh karena itu dalam rapat 7,5 jam di Komisi X kemarin kita minta saudara menteri menyediakan kajian yang sudah dilakukan terhadap (rencana) penghapusan UN," ujar politisi dari PDIP Perjuangan itu.