Andai Saya Jadi Presiden RI dan Harus Menghadapi Wabah COVID-19
Ketiga adalah memperkuat dan memprioritaskan layanan kesehatan. Menurut Dono, upaya untuk itu harus melibatkan semua potensi yang ada, termasuk pemda dan swasta.
“Jamin pasokan obat, alat medis, APD (alat pelindung diri, red). Tingkatkan kemampuan deteksi COVID, manajemen data, dan analisis epidemiologi,” sebutnya.
Keempat adalah realokasi anggaran dan semua kemampuan pemerintah. "Fokusnya untuk penanggulangan COVID dan antisipasi dampaknya," sambungnya.
Kelima, komunikasi publik harus dilakukan secara konsisten dan sederhana. Komunikasi pemerintah di segala tingkatan juga harus satu suara.
“Jika COVID-19 hanya ditangani setengah hati, masalahnya akan membesar dan panjang. Dampaknya tambah besar dan kompleks,” ulasnya.
Dono juga menyoroti data COVID-19 tingkat pusat dan daerah yang seing tak sinkron. Menurutnya, institusi-institusi yang ada justru terkesan takut mengeluarkan data.
“Dugaan saya memang manajemen datanya enggak benar. Ya sama dengan data BPJS Kesehatan,” tuturnya.(ara/jpnn)
Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Derby di Inggris menilai cara Pemerintah Indonesia menangani wabah virus corona (COVID-19) masih amburadul.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19
- Jilbab IKN