Andi Akmal Dorong Pemberian Insentif Khusus Kepada Petani Kedelai
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan lahan untuk kedelai dan memberikan insentif khusus kepada petani kedelai.
Akmal mengaku telah menyampaikan hal itu saat rapat dengan Kementerian Pertanian di ruang sidang Komisi IV DPR pekan ini dan juga saat kunjungan-kunjungan lapangan dalam fungsi pengawasan.
Menurut Akmal, perlu upaya mengatasi dampak kelangkaan kedelai dalam negeri. Sebab, hal itu dampaknya bukan saja kepada para petani tetapi juga kepada masyarakat terutama pedangang tempe dan tahu.
“Kelangkaan kedelai yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Akmal, Rabu (16/6).
Menurut dia, kondisi alam yang kurang mendukung dan ketergantungan impor makin memicu persoalan yang tidak kunjung usai. Sebab, kata dia, persoalan ini merupakan persoalan utama pada komoditas kedelai.
“Saya menyarankan ada perluasan lahan pertanian untuk kedelai dan pemberian insentif agar petani kedelai melihat ada harapan yang menjanjikan ketika menanam kedelai,” ujar Akmal.
Politikus PKS ini mengatakan pemerintah perlu menjaga stabilisasi produksi komoditas pangan hingga kondisi ekonomi para petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penentuan harga yang menarik di mana didukung dengan subsidi harga.
Namun, kata dia, semua itu perlu berproses terutama pembinaan dan pendampingan baik petani secara individu maupun secara kelembagaan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan lahan untuk kedelai dan memberikan insentif khusus kepada petani kedelai.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online