Andi Akmal: Food Estate Sebaiknya untuk Keperluan Dalam Negeri Dulu
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah agar menahan ide hasil food estate untuk ekspor.
Kebutuhan dalam negeri masih sangat banyak untuk dipenuhi, terbukti di kuartal I Tahun 2021, data BPS menunjukkan impor berbagai komoditas pangan cukup besar mulai dari garam, gula, kedelai, jagung hingga bawang putih.
“Kita doakan Food Estate ini berhasil ya. Apa pun hasilnya, jangan sampai ada ide untuk ekspor dululah dalam waktu dekat. Kebutuhan dalam negeri masih banyak yang mesti ditambal jangan sampai devisa menguap begitu saja akibat impor. Itupun kalau food estate berhasil, ya,” ujar Akmal dalam siaran pers pada Selasa (1/5).
Politikus PKS ini menjelaskan di kuartal I tahun 2001, impor garam yang masuk sampai 379.910 ton. Impor gula 1,93 juta ton, impor kedelai 699.730 ton, jagung sebanyak 379.910 ton, dan bawang putih 53.536,9 ton.
Semua komoditas ini melaju naik baik dibandingkan tiap bulannya atau dibandingkan kuartal I periode tahun 2020.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, karena sifat food estate yang berbeda dengan program lumbung pangan yang pernah ada, target penyediaan panganpun makin lengkap termasuk pemenuhan pangan sumber protein, yakni dari peternakan atau perikanan.
Food Estate bersifat multikomoditas yakni menggabungkan antara peternakan, pertanian dan tanaman hortikultura kadang di tambah perikanan.
Dari sisi peternakan, menurut Akmal, di Direktorat Jenderak Peternakan dan Kesehatan Hewan mengarahkan anggaran yang beragam dan cukup besar pada komoditas sapi. Ini wajar karena memang sapi merupakan sumber protein yang vital untuk mengatasi stunting.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah agar menahan ide hasil food estate untuk ekspor.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online