Andi Akmal Minta Bulog Memaksimalkan Fungsinya Sebagai Stabilisator Harga di tingkat Produsen dan Konsumen
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Bulog segera memaksimalkan fungsinya sebagai stabilisator harga di tingkat produsen (petani) dan di tingkat konsumen.
Dengan begitu, menurut Akmal, Bulog lebih leluasa melakukan operasi pasar karena memiliki cadangan stok yang cukup untuk berbagai komoditas pangan strategis.
“Seharusnya, Badan Pangan Nasional yang menjadi lembaga paling strategis untuk dapat mengendalikan berbagai persoalan pangan karena lembaga ini, koordinatif dengan berbagai lembaga pemerintah setingkat kementerian atau di bawahnya sebagai pengendali penuh pengelolaan pangan mulai dari hulu hingga hilir," ujar Andi Akmal dalam siaran pers pada Sabtu (12/3).
Menurut Akmal, Badan Pangan Nasional juga dapat mengendalikan mulai dari penyediaan pupuk, benih, persiapan lahan hingga sarana prasarana produksi di tingkat hulu.
Selain itu, pelaksanaan produksi dan sampai akhir panen, pascapanen, distribusi yang berujung tata niaga pangan sampai konsumen akhir.
Namun, kata Akmal, selama 10 tahun penantian lembaga pengampu pangan ini terbentuk, kenyataannya harapan yang dinantikan sekian lama atas amanat UU Pangan jauh dari ekspektasi.
Politikus PKS ini meminta Bulog mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis, karena lembaga ini yang paling lengkap instrumen logistiknya di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
Akmal menambahkan peran Bulog dapat dimaksimalkan tahun 2022 ini sehingga dapat menjadi bukti lembaga ini masih memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyangga pangan.
Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin meminta Bulog segera memaksimalkan fungsinya sebagai stabilisator harga di tingkat produsen (petani) dan di tingkat konsumen.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia