Andi Akmal Minta Pemerintah Bertindak Cepat Sikapi Kenaikan Harga Beras

Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton stok gabah selama 3 tahun terakhir tersedia. Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi. 

Akmal menambahkan meskipun persoalan harga beras ini bukan domain dari kementerian pertanian, semestinya kementerian teknis dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian atau rapat kabinet dapat menyampaikan bahwa saat kondisi pasokan beras di dalam negeri melimpah.

Oleh karena itu, dapat cepat persoalan kenaikan harga beras dapat dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan saling terkoordinasi.

“Yang saya khawatirkan ini adalah ada kebijakan miring berupa membuka kran impor beras medium karena dianggap stok kurang yang menyebabkan harga beras naik. Padahal sebentar lagi panen raya, dan apabila ada opsi impor, ini sangat menyakiti petani beras dalam negeri,” kritis Akmal.

Anggota FPKS ini menyampaikan, dengan semua klaim pemerintah bahwa stok beras cukup, tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan terjadi kenaikan harga beras menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Ini artinya, stok milik Perum Bulog belum mampu menahan pergerakan harga beras yang mulai mengalami kenaikan.

“Saya minta jangan sampai harga beras ini seperti minyak goreng yang naik susah turunnya. Pengendalian beras ini semestinya lebih mudah dan pemerintah jangan sampai kalah dengan para pedagang-pedagang besar beras yang bisa seenaknya mengendalikan harga di pasar,” ujar Andi Akmal.(fri/jpnn)