Andi Akmal Minta Pemerintah untuk Menekan Importasi Gula
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah agar produksi gula 2022 dapat mencapai target. Pencapaian target tersebut dapat menekan importasi gula.
Hal itu disampaikan Andi Akmal, Kamis (19/5) berkenaan dengan memasuki musim giling tebu untuk memproduksi gula oleh berbagai pabrik gula di tanah air pada tahun 2022 ini.
Akmal mengatakan kondisi perekonomian di berbagai negara yang mengalami kegoncangan membuat tidak kondusifnya situasi perekonomian global. Hal ini memaksa setiap negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri.
Akmal mengingatkan pemerintah pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan importasi kepada perusahaan negara bidang pergulaan sebesar 250 ribu ton dengan rincian 150 ribu ton gula kristal putih (GKP) serta 100 ribu ton raw sugar.
Sedangkan pada awal Februari 2022, holding pabrik gula milik BUMN, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mengimpor sebanyak 25 ribu ton gula mentah (raw sugar).
“Saya harap musim giling di berbagai pabrik gula yang mulai di bulan Mei ini dapat meningkatkan cadangan gula nasional secara signifikan sehingga di kemudian hari dapat menekan angka importasi,” ujar Akmal.
Politikus PKS ini mengatakan industri pergulaan nasional akan lebih kompetitif bila pemerintah memberikan dukungan penuh pada proses produksi gula baik untuk keperluan industri maupun konsumsi rumah tangga.
Situasi pemenuhan bahan baku gandum pada produksi makanan minuman yang akan sulit di kemudian hari akibat larangan ekspor gandum oleh India, jangan sampai gula sebagai komponen produksi makanan minuman dalam kemasan juga sulit.
Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah agar produksi gula 2022 dapat mencapai target. Pencapaian target tersebut dapat menekan importasi gula.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- 7 Khasiat Rutin Minum Kopi Tanpa Gula, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah