Andi Akmal Pasluddin Bantu Solusi Kebutuhan Pupuk Petani di Bone

jpnn.com, BONE - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. FGD ini dinisiatif oleh Andi Akmal, bertujuan untuk menyelesaikan masalah alokasi dan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Untuk itu, ia mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bisa menjadi pengecer pupuk subsidi.  “Bumdes harus bisa jadi pengecer pupuk bersubsidi,” katanya, Jumat (6/3/2020).

Politikus PKS ini menyampaikan pandangannya bahwa pupuk subsidi tahun 2020 ini akan menghadapi beberapa penyesuaian akibat penurunan total alokasi nasional yang tahun sebelumnya sebesar  9,55 juta ton menjadi sebesar 7,94 juta ton tahun ini. Penyesuaian ini perlu disiplin semua pihak mulai dari pelaksana tehnis pusat hingga ke daerah sehingga pupuk subsidi ini sampai kepada petani sesuai dengan kebutuhan.

Akmal melanjutkan, semua pejabat terutama tingkat daerah mesti ketat melakukan pengawasan jangan sampai ada penyelewengan. Tidak boleh ada kejadian pengecer menggunakan uang petani untuk menebus pupuk ke distributor. Semua diharapkan sesuai aturan untuk mengefisien dan mengefektifkan alokasi pupuk subsidi secara serempak di seluruh Indonesia.

"Anggaran pupuk subsidi ini meskipun menurun dari senilai Rp 29 triliun tahun 2019 menjadi Rp 26,6 triliun tahun 2020, namun angka ini masih sangat besar. Sangat besar karena masih lebih besar dari anggaran kementerian pertanian itu sendiri yang senilai  Rp21,05 triliun tahun 2020 ini. Untuk itu, dengan besarnya anggaran pupuk subsidi di APBN, semua pihak sangat berharap ada peningkatan produktivitas pertanian dalam menghasilkan pangan yang bersasal dalam negeri,” urai Akmal.

Legislator Sulawesi Selatan II ini menyampaikan cita-cita bangsa kita yang ingin terbebas dari impor pangan utama hingga saat ini belum juga tercapai. Komisi IV DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020 sebesar Rp21,05 triliun di tambah alokasi APBN pupuk subsidi sebesar Rp 26,6 triliun jadi total modal pencapaian swasembada pangan sebesar 47,65 triliun.

FGD ini menghadirkan sejumlah stake holder, seperti Kementan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Bone, PT Pupuk Kaltim, PT Petro Kimia Gresik ini diharapkan oleh Akmal, akan menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas program pupuk bersubsidi mulai dari penyediaan dan penyaluran terutama di daerah Sulawesi Selatan.

"Tidak boleh ada monopoli. Semua harus tepat sasaran. Disiplin ini bila diterapkan, InshaAllah dalam waktu dekat Negara kita akan mengalami perbaikan di sektor pertanian dan pangan", tutup Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)