Andi Akmal PKS Usulkan Bentuk Pansus Penyelesaian Persoalan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Seusai rapat paripurna DPR pada hari pertama persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, sebanyak tiga komisi yakni Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII menjadwalkan rapat gabungan dengan menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rapat ini untuk membahas efektivitas neraca komoditas dalam pengendalian harga pangan pokok, neraca pangan, kenaikan harga dan kesiapan pangan dalam menghadapi bulan puasa; Tata kelola kebijakan pupuk (subsidi dan non subsidi); dan Pasokan dan harga gas untuk produksi pupuk.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin sangat kecewa atas ketidakhadiran kementerian perdagangan yang kedua kalinya pada rapat gabungan yang dijadwalkan kembali pada Selasa (15/3/2022) setelah penundaan pada 17 Februari 2022 lalu.
“Kami seluruh anggota DPR dari semua fraksi dan semua komisi yang hadir sangat kecewa atas ketidakhadiran Menteri Perdagangan. Kondisi pangan kita ini makin hari makin tidak menentu,” ujar Akmal.
Akmal menyampaikan kepada sesama anggota DPR agar membentuk Pansus untuk menyelesaikan persoalan pangan.
“Pansus ini makin mendesak dibentuk agar dapat terurai persoalan pangan dari hulu ke hilir. Kalau menunggu Menteri Perdagangan yang selalu tidak hadir, ke depannya makin kacau situasi pangan negara ini,” tegas Andi Akmal.
Politikus PKS ini mengatakan beberapa rekannya anggota DPR menginginkan jemput paksa menteri perdagangan agar hadir. Sebab, Rapat Gabungan ini tidak mudah.
Semua Fraksi dan lintas Komisi dengan menghadirkan banyak kementerian yang dipimpin pimpinan DPR bidang Industri dan Pembangunan, dengan semua prioritasnya untuk menghadiri forum kenegaraan ini, tetapi terlihat sangat dilecehkan dengan ketidakhadiran menteri perdagangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin sangat kecewa atas ketidakhadiran kementerian perdagangan yang kedua kalinya pada rapat gabungan.
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah