Andi Akmal Tegaskan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran untuk Petani
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran untuk petani yang mempunyai lahan dua hektar ke bawah.
Hal itu diungkapkan langsung Andi Akmal saat melakukan kunjungan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI ke KUD Tani Jaya, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur beberapa hari lalu.
"Jadi, memang kami ingin mendengarkan (aspirasi) langsung dari distributor, pengecer, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan kelompok tani, sebenarnya apa masalah di lapangan. Kalau stok (pupuk bersubsidi) memang nyatanya kurang," kata Akmal.
Diketahui, e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
Kebijakan e-RDKK juga berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak dapat diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk.
"Kami ingin ke depannya pupuk bersubsidi ini kita evaluasi. Apakah pupuk bersubsidi ini akan seperti sekarang, kita perbaiki penerimanya, atau subsidi di hilir, atau petani diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pembelian pupuk ini," ungkapnya.
"Nah, sementara hal ini masih didiskusikan. Kita akan terus mencari formulanya yang baik seperti apa," sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Akmal berharap, dengan kunjungan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI tersebut, pihaknya bisa menemukan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran untuk petani yang mempunyai lahan dua hektar ke bawah.
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Mendes Yandri: Saya Ingin Program Makan Siang Gratis Berhasil di Jambi
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Kasus Rudapaksa Wanita Disabilitas di Bandung, Atalia: Pelaku Bukan 9, Tetapi 12 Orang
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan