Andi Akmal Tegaskan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran untuk Petani

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran untuk petani yang mempunyai lahan dua hektar ke bawah.
Hal itu diungkapkan langsung Andi Akmal saat melakukan kunjungan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI ke KUD Tani Jaya, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur beberapa hari lalu.
"Jadi, memang kami ingin mendengarkan (aspirasi) langsung dari distributor, pengecer, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan kelompok tani, sebenarnya apa masalah di lapangan. Kalau stok (pupuk bersubsidi) memang nyatanya kurang," kata Akmal.
Diketahui, e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
Kebijakan e-RDKK juga berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak dapat diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk.
"Kami ingin ke depannya pupuk bersubsidi ini kita evaluasi. Apakah pupuk bersubsidi ini akan seperti sekarang, kita perbaiki penerimanya, atau subsidi di hilir, atau petani diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pembelian pupuk ini," ungkapnya.
"Nah, sementara hal ini masih didiskusikan. Kita akan terus mencari formulanya yang baik seperti apa," sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Akmal berharap, dengan kunjungan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI tersebut, pihaknya bisa menemukan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran untuk petani yang mempunyai lahan dua hektar ke bawah.
- Polres Kuansing Amankan 3 Pelaku dan 10 Ton Pupuk Subsidi Ilegal
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Wamentan Sudaryono Ingin Ekspor Pertanian ke Eropa Meningkat Agar Petani Sejahtera
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik