Andi Mattalatta Pertahankan Dirjen AHU
Kamis, 30 Oktober 2008 – 15:00 WIB

Andi Mattalatta Pertahankan Dirjen AHU
JAKARTA - Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi sistem administrasi bantuan hukum (Sisminbakum) Depkumham, namun posisi Syamsuddin Manan Sinaga sebagai Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham tetap aman. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta tidak akan langsung mencopot Syamsuddin dari jabatannya saat ini. Karenanya Andi selaku Menhukham menjamin tidak akan ada penggunaan dana dari APBN untuk keperluan bantuan hukum kepada Syamsuddin Sinaga. "Tidak ada dana APBN untuk itu. Bantuan moral tentu. Kalau bantuan hukum tentu yang tidak dibayar," tandasnya.
Kepada wartawan usai membuka peringatan Dharma Karyadhika di Dephukham, Kamis(30/10), Andi menegaskan bahwa Syamsuddin belum tentu bersalah. "Ada yang pernah tanya, apa kalau (Syamsuddin) sudah tersangka dipecat? Itu kejam. Ada orang-orang yang jelas kena hukuman trus kerja lagi, anda enggak ribut. Ini kan belum tentu bersalah," ujar Andi Mattalatta usai membuka acara peringatan Dharma Karyadhika di Dephukham pagi tadi (30/10).
Baca Juga:
Menteri yang juga politisi Golkar itu menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum yang sifatnya membenarkan yang salah. Bantuan hukum, lanjutnya, sekedar penjelasan agar persoalan tersebut diletakkan sesuai porsinya.
Baca Juga:
JAKARTA - Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi sistem administrasi bantuan hukum (Sisminbakum) Depkumham,
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan