Andi Taufan Tetap Bungkam Soal Dugaan Keterlibatan Yudi Widiana
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro tak banyak bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap anggaran Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Bahkan, politikus Partai Amanat Nasional ini tak mau menjawab soal dugaan keterlibatan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana.
"Wah tidak tahu ya mas," kata Andi sebelum masuk mobil tahanan KPK, Kamis (6/10).
Andi pun menolak menjelaskan soal adanya kesepakatan antara pimpinan Komisi V DPR dan petinggi Kemenpupera soal dana aspirasi. Taufan mengaku tidak tahu ihwal kesepakatan di rapat setengah kamar itu. "Tidak tahu mas," kata dia.
Dia mengatakan, hanya tahu tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR saja. "Tupoksi sebagai anggota dewan saja," jelas Taufan.
Seperti diketahui, KPK pernah menggeledah ruang kerja Yudi, Jumat 15 Januari 2016. Kala itu KPK baru saja menetapkan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti dan dua stafnya, Julia Prasetyarini, Dessy Ariyati Edwin, serta Dirut PT WTU Abdul Khoir sebagai tersangka.
Pada persidangan Abdul Khoir, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku diminta memberikan Rp 3 miliar kepada anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat, M Kurniawan. Menurut Aseng, uang itu langsung diminta Kurniawan untuk mengamankannya yang tengah diincar KPK.
Selain Rp 3 miliar, Aseng mengaku memberikan Rp 2,5 miliar kepada Kurniawan. Diduga, uang tersebut akan diteruskan kepada Yudi sebagai fee dana aspirasi.
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro tak banyak bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap anggaran
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan