Andre Garu Berharap Jokowi Beri Perhatian Khusus pada Aspek Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andre Garu mengatakan pendidikan sangat menentukan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang.
Oleh karena itu, Andre berharap Jokowi dapat memberi perhatian khusus pada aspek pendidikan jika nanti kembali terpilih lagi menjadi presiden. Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas.
“Pendidikan itu urat nadi bangsa. Sayangnya selama ini kurang diurus secara benar,” kata Andre Garu kepada JPNN, Rabu (20/2).
BACA JUGA: Andre Garu Temui Wapres Terkait Wacana Penutupan Taman Nasional Komodo
Menurut Andre, pembangunan aspek pendidikan selama ini masih kurang mendapat perhatian serius. Pengangkatan Menteri Pendidikan masih bersifat politis.
“Kalau angkat menteri karir dari bawah dan profesional tentu menterinya tahu memberi solusi di bidang pendidikan,” tegas Andre.
Pada bagian lain, Andre Garu juga menyoroti persoalan gaji PNS dan masalah PNS itu sendiri. Dia berharap ASN atau PNS dari Pusat sampai daerah diperlakukan sama.
“ASN atau PNS di daerah terpencil, perlu perlakuan khusus,” tegas Andre yang kini maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil NTT 1.
Selain itu, Andre juga mendorong untuk melakukan revolusi di bidang industri. “Revolusi industri dalam rangka mendorong kesejahteraan rakyat,” katanya.(fri/jpnn)
Andre berharap Jokowi dapat memberi perhatian khusus pada aspek pendidikan jika nanti kembali terpilih lagi menjadi presiden. Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM