Andreas: Kejahatan yang Dilakukan KKB tak Boleh Dibiarkan Terus Menerus Terjadi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi KKB itu menyebabkan 12 pendulang emas tewas. Menurut Andreas, aksi kekerasan KKB yang menewaskan warga sipil di Papua tak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.

"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/4). Andreas mengatakan hal itu harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dia menilai peristiwa tersebut menggugah kesadaran bersama bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi prioritas utama di mana pun dan kepada siapa pun. Adapun di Papua, dia menilai menilai perlindungan HAM memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, Andreas mengapresiasi pemerintah dan aparat keamanan yang telah menunjukkan langkah cepat dalam proses identifikasi serta evakuasi korban. "Tentunya berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah patut diapresiasi, namun tragedi ini harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif," ujarnya.

Dia juga menyebut sinergi antara penguatan keamanan, pendekatan dialog, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan hak sipil harus dilakukan secara menyeluruh. “Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” ucapnya.

Andreas meminta aparat keamanan dan pemerintah bisa segera menyelesaikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua sehingga HAM di sana dapat makin terpenuhi. "Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," ucapnya.

Menurut dia, negara tidak hanya dituntut hadir secara reaktif dalam penanganan pascakejadian, melainkan harus secara proaktif membangun sistem perlindungan dan pendekatan sosial. Kemudian, tambah dia, menguatkan kehadiran negara dengan pembangunan yang adil dan bermartabat, termasuk perlindungan yang sama untuk masyarakat di sana, baik pendatang maupun orang asli Papua.

"Masyarakat yang ada di Papua harus mendapat fasilitas yang sama dengan orang kota. Selain hak keamanan dan kenyamanan dalam hidup, juga termasuk pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya," paparnya.