Aneh, Aktivis Antikorupsi kok Teriak-Teriak Rekayasa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkesan tidak terima diperiksa polisi dalam kasus dugaan korupsi dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia 2017. Pasalnya, dia sempat menyatakan bahwa ada pihak yang sedang mencari-cari kesalahan Pemuda Muhammadiyah.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus tidak heran ketika dugaan korupsi dipandang rekayasa oleh para pihak yang dipanggil penegak hukum karena diduga terlibat korupsi. Menurutnya, upaya membela diri semacam itu muncul hampir di setiap kasus.

"Saya tak merasa heran sih mendengar orang-orang yang dipanggil penegak hukum, baik KPK maupun polisi karena kasus dugaan korupsi selalu saja membuat respons yang seolah-olah memperlihatkan bahwa pemanggilannya merupakan rekayasa pemerintah," katanya saat dihubungi wartawan, Senin (26/11).

Lucius melihat, respon rekayasa dari pihak yang diduga terlibat tersebut adalah bentuk keterkejutan yang luar biasa.

Bagaimanapun, kata dia, sebuah tindak kejahatan seperti korupsi selalu dilakukan dalam ruang tertutup, gelap, dan sunyi dari keriuhan orang banyak. Hanya pelaku yang terlibat dan mengetahui dengan kejahatan yang dilakukannya.

"Akan tetapi begitu diketahui penegak hukum, maka pasti kaget luar biasa. Orang yang kaget kejahatannya terbongkar akan coba membentengi diri mumpung belum dibongkar total kejahatannya. Yang paling gampang tentu dengan menuduh kasusnya merupakan rekayasa pihak lain termasuk pemerintah," tuturnya.

Dia menambahkan, respon rekayasa adalah emosional biasa yang kerap digunakan sebelumnya oleh pelaku korupsi lainnya. Sayangnya, kata Lucius, menuduh pemerintah terlibat dalam konspirasi sama saja mengajak menghentikan gerakan pemberantasan korupsi.

Lucius berujar, jika semua kasus korupsi dianggap sekadar alat untuk menjungkalkan lawan politik, artinya pemerintah dianggap menjadikan pemberantasan korupsi sebagai mainan saja. Hal tersebut pun tidak konsisten dengan sikap atau dukungan terhadap pemberantasan korupsi.