Aneh Bin Ajaib, Ditemukan Satu KK Beranggotakan 140 Pemilih

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menpora Adhyaksa Dault mengaku tidak habis pikir dengan kondisi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Pasalnya, pemungutan suara hanya tinggal beberapa hari lagi, namun masih terdapat jutaan DPT yang invalid.

"Saya miris dengan DPT ini. Bayangkan, BPN Prabowo-Sandi masih rapat dengan KPU karena masih ada 17,5 juta yang dianggap invalid," ujar Adhyaksa pada diskusi publik bertajuk 'DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres' di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Selasa (2/4).

BACA JUGA: BPN Bantah Mobilisasi Massa Terkait Pengadangan Ma'ruf Amin

Adhyaksa mengaku bukan bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia hanya seorang relawan. Adhyaksa kemudian menyebut beberapa contoh DPT invalid. Antara lain, ada satu kartu keluarga beranggotakan hingga 140 orang.

"Bahkan ada yang belum lahir sudah terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, kami minta kepastian dari KPU kapan deadlinenya untuk beresin ini," ucapnya.

Lebih lanjut Adhyaksa memerkirakan, masalah DPT terjadi karena KPU tidak menggunakan seluruh data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. KPU  hanya mengambil data usia muda dan pensiunan dari dukcapil. Selebihnya diambil dari data lama yang ada di KPU.

"Saya kira jumlah 17,5 juta itu bukan hal kecil, sekitar sembilan persen jumlah DPT. Kami minta hapuskan saja kalau KPU tidak bisa ubah DPT itu. Kami para relawan minta DPT yang 17,5 juta dihapus," katanya.

Ketua Relawan Alumni Trisakti ini meyakini data Dukcapil Kemendagri cukup lengkap. Sayangnya, KPU tidak menggunakan seluruh data dari Kemendagri.