Aneh, Facebook dan Twitter Jokowi Terverifikasi tapi Disebut Palsu
jpnn.com - JAKARTA -- Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto membingungkan publik. Akun di jejaring sosial, facebook dan twitter yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo ternyata dipastikan akun palsu.
Andi menjelaskan bahwa seluruh kegiatan Jokowi disampaikan lewat website resmi kepresidenan, bukan di jejaring sosial.
"Presiden tidak memiliki atau memegang akun apapun baik itu Twitter atau Facebook," tegas Andi di Jakarta, Selasa (27/1) malam.
Omongan Andi ini tentu bertolak belakang dengan dua akun di facebook dan twitter. Kedua akun yang mengatasnamakan Jokowi sudah terverifikasi. Hal itu ditandai dengan tanda centang di ujung nama pemilik akun berwarna biru bundar, sementara centangnya berwarna putih.
Untuk mendapatkan status verifikasi ini, pihak manajemen twitter maupun facebook terlebih dahulu menghubungi penanggung jawab dari pengelola atau pemilik akun tersebut.
Di facebook sendiri, jelas ada Joko Widodo dengan tanda verifikasi. Tentang akun itu sendiri disebutkan bahwa menjadi Laman Resmi Facebook Ir H Joko Widodo Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019.
Sementara di twitter juga demikian dengan akun @jokowi_do2. Pengikutnya sudah mencapai 2,66 juta.
"Dari pihak Istana menggunakan secara resmi menyalurkan berita kegiatan presiden itu di Setneg/Setkab. Opini juga bukan. Termasuk Ibu Iriana juga bukan," pungkas Andi. (awa/jpnn)
JAKARTA -- Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto membingungkan publik. Akun di jejaring sosial, facebook dan twitter yang mengatasnamakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan