Aneh, Singapura Tiba-tiba Klaim Pulau Manis
jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengingatkan negara wajib hadir membela kedaulatan Indonesia. Kewajiban tersebut sesuai perintah UUD 1945.
“Secara prinsip, harus menghadirkan negara untuk membela kedaulatan Indonesia, karena negara diwajibkan dalam UUD 1945 untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang-Merauke,” kata Hidayat, menyikapi klaim Singapura terhadap kepemilikan Pulau Manis di gugusan Pulau Batam, Senin (30/5).
Kehadiran negara untuk mengawal kedaulatan, lanjutnya, harus berwibawa. Kalau negara hanya asal hadir maka kejadian Sipadan dan Ligitan akan terus terulang.
“Sekarang, Pulau Manis diambil secara tidak manis oleh pihak lain,” tegasnya.
Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak negara hadir berwibawa untuk berkomunikasi dengan pihak Singapura untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak punya hak untuk mengklaim, karena jelas pulau itu bagian dari Indonesia.
“Itu harus dikomunikasikan secara efektif dan berwibawa. Terlebih hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura baik. Aneh, kalau tiba-tiba ada klaim,” katanya.
Indonesia penting untuk mengkomunikasikan hal ini secepatnya. Apakah Dubes Indonesia di Singapura dipanggil Menlu atau segera mengkomunikasikan langsung antara pihak Menlu Indonesia dengan Singapura. “Kalau tidak bisa, maka presiden dengan presiden," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengingatkan negara wajib hadir membela kedaulatan Indonesia. Kewajiban tersebut sesuai perintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- MenPAN-RB & Kepala BKN Bahas Pengangkatan PPPK 2024, Honorer Non-Database Bisa Lega
- Surat MenPAN-RB Terbaru soal Pemindahan ke IKN Terbit, ASN Senang atau Sedih?
- Banjir Pantura, Pemkot Semarang Ungkap Penyebabnya
- Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Komando Bambang Haryadi
- Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Turun Tangan Soal Kebakaran Glodok
- Kinerja Komunikasi Dinilai Baik, 40 Perusahaan Jadi Pemenang IPRA 2025