Aneh, Sudah 2 Tahun 1.178 Honorer K1 Belum jadi PNS
jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.178 honorer kategori satu (K1) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masih terkatung-katung nasibnya.
Harusnya, sejak 2013/2014 mereka sudah menyandang status PNS. Apa daya nasib baik belum berpihak ke mereka, lantaran sampai saat ini statusnya tidak jelas.
"Kami meminta kejelasan nasib kami. Kok sampai sekarang kami belum di-PNS-kan," seru Ketua Forum K1 Kabupaten Nganjuk Sadjianto kepada JPNN, Selasa (10/11).
Sadjianto menyebutkan, 1.178 honorer K1 Nganjuk sudah diputuskan memenuhi kriteria berdasarkan hasil audit tujuan tertentu (ATT) otorisasi pada 27 September 2013. Namun sampai saat ini belum ditetapkan formasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyurati MenPAN-RB pada 27 September, intinya merekomendasikan 3.465 honorer K1 termasuk honorer Nganjuk untuk ditetapkan formasinya. Namun, dalam perkembangannya, hanya Kabupaten Nganjuk yang belum diproses," bebernya.
Dia menambahkan, BKN kembali mengirimkan surat kepada MenPAN-RB pada 15 Juli 2015 untuk minta penetapan formasi 1.178 honorer K1 Nganjuk. Namun sampai saat ini belum juga ada tindaklanjutnya.
Pada 2013 lalu, sebanyak 3.521 honorer K1 diotorisasi. Semuanya tersebar di 32 instansi. Setelah di-ATT otorisasi, sebanyak 3.465 termasuk di dalamnya 1.178 K1 Nganjuk layak diangkat CPNS. BKN pun mengirimkan pertimbangan teknisnya ke MenPAN-RB pada September 2013 untuk ditetapkan formasinya. (esy/jpnn)
JAKARTA - Sebanyak 1.178 honorer kategori satu (K1) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masih terkatung-katung nasibnya. Harusnya, sejak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad