Angelius: BAP DPD Dorong Pencegahan Dini Praktik Penyelewengan di Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memprioritaskan untuk mendorong upaya pencegahan dini dari berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan penyelenggara negara di daerah.
“Spirit yang dibangun pimpinan dan anggota BAP DPD RI 2019-2020 adalah mendorong upaya pencegahan dini untuk penyelenggara negara di daerah supaya berjalan efektif,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Angelius Wake Kako kepada JPNN.com, Rabu (9/10).
Lebih lanjut, Senator dari Nusa Tenggara Timur ini menilai perkembangan bangsa setelah reformasi memang muncul persoalan-persoalan di tingkat lokal atau daerah. Di antaranya muncul raja-raja baru di tingkat daerah, praktik penyelewengan administrasi dan kekuasaan sehingga penangkapan kepala daerah juga masif.
Oleh karena itu, BAP DPD berencana untuk mendorong kerja sama atau Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPK, Kejaksaan, Ombudsman RI. Tujuannya supaya sama-sama berperan melakukan pencegahan terhadap praktik maladministrasi di daerah.
Angelo sapaan Angelius ini, menegaskan DPD mendorong daerah maju dan berkembang. Karena, kata Angelo, keyakinan DPD bahwa kalau daerah maju dan berkembang maka pasti negara kita juga maju.
"Bagaimana daerah maju kalau pada tataran kepala daerah masih begitu banyak masalah. Di antaranya praktik korupsi, maladministrasi. Di situlah, peran daripada akuntabilitas publik DPD RI sangat penting untuk menelaah dan menindaklanjuti temuan-temuan maladministrasi, penyalahgunaan keuangan di tingkat lokal," ujar mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI ini.
Angelo juga mengimbau seluruh penyelengara negara dapat memanfaatkan ruang dimana BPK sebenarnya memberikan ruang perbaikan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi, laporan-laporan dan lain sebagainya.
“D situlah BAP DPD harus bekerja maksimal, ada perwakilan BAP dari seluruh provinsi sehingga pemda dan penyelenggara di tingkat bawah bisa mengantisipasi dan bekerja sama untuk meminimalisasi penyelewengan-penyelewengan kekuasan di tingkat bawah,” katanya.
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memprioritaskan untuk mendorong upaya pencegahan dini dari berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan penyelenggara negara di daerah.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024
- Anggota DPD RI Ning Lia Bertemu Penjabat Gubernur Jatim untuk Serap Aspirasi untuk Kemajuan Daerah
- Senator Filep Wamafma Mengapresiasi Kemendikbud Tetap Jalankan Program Beasiswa PIP dan KIP Kuliah