Anggap Abraham Samad Cocok untuk Dampingi Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Hingga saat ini calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi belum memiliki pendamping untuk pemilu presiden (pilpres) Juli nanti. Sejumlah nama yang dianggap cocok menjadi calon wakil presiden pasangan Jokowi pun beredar, termasuk Abraham Samad yang kini memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargen, andai Jokowi sampai berduet dengan Abraham Samad maka hal itu akan menjadi sintesa yang unik. Boni meyakini arah perubahan Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan kedua tokoh itu.
Boni menuturkan, Jokowi nantinya bisa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Sedangkan Samad akan menegaskan pentingnya penegakkan hukum termasuk melibas siapapun yang terlibat korupsi. "Ini akan membentuk pemerintahan yang tegas dan berwibawa," kata Boni, Rabu (16/4).
Sedangkan Wakil Sekjen PDIP, Eriko Sotarduga, menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan orang-orang terbaik untuk mendampingi Jokowi. "Kita masih menginventarisir," jelasnya.
Menurutnya, pasangan Jokowi haruslah tokoh yang berani. Termasuk keberanian dalam memberantas korupsi. Siapapun yang terlibat nantinya harus ditindak. (boy/jpnn)
JAKARTA - Hingga saat ini calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi belum memiliki pendamping untuk pemilu presiden (pilpres)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan KKB Kabur dari Lapas Wamena, Satgas Cartenz: Kami Kejar Sampai Tertangkap Kembali
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?