Anggap APBN Usulan SBY Bisa Jadi Jebakan Bagi Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menilai Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR RI, Jumat (15/8) sebagai jebakan untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di awal menjabat. Sebab, mau tak mau duet yang dikenal dengan Jokowi-JK itu akan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan di era SBY.

Bahkan, Eva menganalogikan jika Jokowi seperti pemegang kekuasaan namun tanpa wewenang. "Karena semua alokasi resources sudah diputuskan oleh SBY. Jokowi sepertinya hanya menjalankan program yang tidak berbasis pada visi misi beliau," kata Eva menanggapi pidato pengantar nota keuangan Presiden SBY di DPR hari ini.

Karena itu, Eva mengatakan bahwa Jokowi-JK di awal masa pemerintahan nanti harus bersabar dengan siklus anggaran. Sebab, Jokowi-JK baru pada April 2015  mendatang dapat memegang kendali untuk mendanai visi misinya melalui APBN Perubahan (APBNP).

"Misalnya disetujui 50 persen, program Jokowi dimasukkan ke APBNP. Itu sangat menyenangkan daripada berkuasa namun menjalankan program-program SBY," jelasnya.

Eva mengakui, SBY sebetulnya sudah menawarkan diri dengan menelpon Jokowi setelah hasil quick count pilpres pada 9 Juli lalu. SBY menawarkan untuk mengakomodasi beberapa program Jokowi ke dalam RUU APBN 2015.

Namun, dengan perkembangan yang ada, Eva melihat ada potensi penyanderaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK karena terkesan dipaksa menjalankan program-program yang bukan visi misinya.

"Tapi beliau menjalankan program-program SBY. Kemudian ada jebakan juga yang sifatnya seperti bom. Misalkan ketika ada desakan uang fiskal diperluas dengan cara menaikkan BBM tidak dilakukan SBY. Kemudian itu diserahkan kepada Jokowi. Bisa dibayangkan kalau tahun pertama beliau harus menaikkan sehingga menjadi tidak populis," sebutnya.

Atas kondisi itu, Anggota Komisi III DPR tersebut memprediksi pemerintahan Jokowi-JK akan berat di awal menjabat karena uang fiskal dipersempit dan transisi fiskal ini tidak sepenuhnya ditangani Jokowi. "Makanya April 2015 Jokowi bisa intens," tandasnya.(fat/jpnn)