Anggap Banding Demi Tutupi Malunya Denny
Bamsoet : Jangan Rampas Hak Napi Dengan Kebijakan Abal-Abal
Sabtu, 10 Maret 2012 – 12:01 WIB

Anggap Banding Demi Tutupi Malunya Denny
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, terus melontarkan kritikan atas upaya banding Kementrian Hukum dan HAM terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi napi korupsi dan terorisme. Sasaran kritik Bambang terutama ditujukan ke Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenhukham) Denny Indrayana.
Bambang menyayangkan Denny yang terus mendorong upaya banding, sementara Menhukham Amir Syamsuddin justru bisa menerima putusan PTUN. "Para terpidana yang terampas kemerdekaannya oleh kebijakan abal-abal itu bisa lapor polisi untuk menjerat Wamenhukham. Kalau Wamenkum-HAM merasa yakin bahwa kebijakan pengetatan remisi itu benar dan prosedural, pasti PTUN tidak akan mengalahkannya," ucap Bambang, Sabtu (10/3).
Baca Juga:
Ditegaskannya, keputusan PTUN itu merupakan pesan kepada penyelenggara pemerintahan agar tidak bertindak semena-mena. Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo- menilai kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi merupakan tindakan semena-mena terhadap lebih dari 100 narapidana.
"Keputusan PTUN itu juga mengajarkan kepada Denny agar selalu menaati struktur perundang-undangan di negara ini. Menjadi pejabat tinggi negara tidak berarti boleh melanggar perundang-undangan," tegasnya.
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, terus melontarkan kritikan atas upaya banding Kementrian Hukum dan
BERITA TERKAIT
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja