Anggap Indonesia Tak Bisa Maju karena Banyak Korupsi

jpnn.com - SUMBAWA - Ribuan kader dan simpatisan Partai Hanura memadati Lapangan Pragas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kamis (27/3) siang. Sejak turun dari pesawat di Bandara Sultan Kaharudin, Sumbawa, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sudah disambut ratusan kader dan simpatisannya.

Iring-iringan mobil kemudian mampir ke villa milik  Bupati Sumbawa Jamaludin Malik untuk makan siang. Di sana juga sudah ramai masyarakat yang menanti kedatangan Wiranto. Di sepanjang jalan, banyak kader Hanura yang menunggu dan melambaikan tangan menyambut kehadiran calon presiden Partai Hanura itu. Kendati matahari begitu terik menyinari Sumbawa Kota, ribuan masyarakat tetap antusias mengikuti kampanye. Teriakan 'Wiranto Presiden' terus membahana.

Dalam orasi politiknya, Wiranto kembali menyinggung masalah belum adil dan meratanya pembangunan di negeri ini. Padahal, negeri ini kaya dan sudah 69 tahun merdeka.

"Kita tertinggal dari Malaysia, Singapura, Thailand. Kita belum mampu memberikan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat," kata Wiranto disambut gemuruh teriakan dan tepuk tangan oleh masyarakat. Bahkan, kata Wiranto, daerah di Indonesia bagian timur lebih belum meraskaan kemakmuran dan keadilan yang merata dari pembangunan. "Seharusnya itu dinikmati, tapi sekarang belum. Mari kita introspeksi kenapa itu terjadi," ungkap Wiranto.

Ia juga menyoroti masih banyaknya pekerja Indonesia di luar negeri yang menjadi pembantu maupun kuli. "Di negeri sendiri kita bahkan seperti tamu. Ini harus perbaiki. Kita harus berubah. Kita harus jadi tuan di negeri sendiri dan tuan di negara lain," ajak Wiranto.

Dia pun menegaskan, Win-HT (Wiranto dan Hary Tanoesoedibyo) keras dalam masalah pemberantasan korupsi. Menurut dia, banyaknya kasus korupsi di negeri ini menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak bisa menjadi bangsa maju.

"Itu harus kita berantas dengan hati nurani yang bersih. Kalau pemimpin dibekali hati nurani bersih, insyaallah selalu diberikan jalan lurus, dan akan terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, KKN dan sebagainya," kata Wiranto. (boy/jpnn)