Anggap JK Bisa Tutupi Kelemahan Jokowi di Bidang Ekonomi

JAKARTA - Duet calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi akan sangat sulit terealisasi. Sebab, pasangan ini dianggap memiliki banyak kelemahan.
Berdasarkan hasil survei Emrus Corner, kelemahan keduanya hanya berada pada kesamaan karakter yang antiprotokoler dan sering turun ke lapangan. Jokowi juga dikhawatirkan akan sungkan karena JK yang lebih senior. "Dikhawatirkan Jokowi canggung dengan senioritas Jusuf Kalla," kata Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing saat paparan hasil survei bertajuk “Membaca Gaya Kepemimpinan Capres dan Mencari Sosok Cawapres Ideal” di Jakarta Minggu (27/6).
Namun, Emrus juga melihat keduanya memiliki berbagai kelebihan. Misalnya komposisi keduanya menjanjikan sebuah pemerintahan yang kuat, cepat, tegas dan responsif terhadap permasalahan bangsa.
Emrus juga melihat sosok JK mampu menutup kelemahan Jokowi di bidang ekonomi. Keduanya juga memiliki gaya kepemimpinan yang mampu memberikan resolusi konflik dengan lembut.
Hal itu diyakini mampu meredam ancaman disintegrasi bangsa. "Komposisi ini juga menyatukan antara timur dan barat serta Jawa non-Jawa," kata dia.
Sedangkan jika Jika menjadi pendamping Prabowo Subianto, maka ada kesamaan dalam hal ketegasan dan keberanian memimpin. Keduanya juga memiliki kesamaan sebagai pengusaha yang punya visi pembangunan ekonomi, serta jaringan yang kuat nasional maupun internasional. "Ketegasan Prabowo akan diimbangi dengan kebijaksanaan JK yang lebih berpengalaman dalam memimpin," katanya.
Namun, pasangan Prabowo-JK bukannya tanpa pelemahan. Yakni adanya kekhawatiran conflict of interest jika keduanya yang berlatar pengusaha kelak menjadi penguasa.(boy/jpnn)
JAKARTA - Duet calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi akan sangat sulit terealisasi. Sebab, pasangan ini dianggap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik