Anggap Kongres PDIP Sukses karena Ingatkan Jokowi sebagai Petugas Partai

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan baru saja menuntaskan kongres di Bali yang berlangsung pada 9-11 April. Hanya saja, sejumlah pandangan negatif justru muncul sebagai respon atas kepengurusan baru di PDIP periode 2015-2020 yang masih didominasi wajah-wajah lama dan hanya memasukkan empat muka baru.

Namun, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi justru menganggap penyelenggaraan Kongres IV PDIP di Bali itu cukup sukses. Sebab, penyelenggaraan kongres tidak bisa hanya dilihat dari kepengurusan yang dihasilkan saja. Muradi bahkan menganggap PDIP dalam kongres itu berhasil mempertegas relasi partai pimpinan Megawati itu dengan Presiden Joko Widodo.

“Selain memilih pengurus baru, juga penekanan untuk memperbaiki dan mempertegas relasi partai moncong putih tersebut dengan Presiden Joko Widodo. Penegasan ini penting agar pengurus baru PDI Perjuangan juga berkewajiban untuk menjaga agar relasi dengan pemerintah dapat makin efektif,” kata Muradi dalam keterangannya ke media, Minggu (12/4).

Lebih lanjut Muradi mencontohkan penegasan Megawati tentang terminologi petugas partai saat pembukaan maupun penutupan kongres PDIP. Muradi menilai istilah petugas partai itu sengaja ditekankan pada kader-kader PDIP yang duduk di pemerintahan maupun legislatif agar menjalankan agenda dan cita-cita partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 itu.

Muradi menambahkan, dalam konteks PDIP maka petugas partai berarti mendapat tugas untuk memastikan dan mewujudkan Trisakti maupun Nawacita yang digembar-gemborkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada kampanye presiden lalu. Karenanya, Muradi menganggap Megawati dan PDIP dalam kongres itu berhasil menata hubungan yang lebih tegas dengan kader yang mendapat penugasan tak terkecuali Joko Widodo.

“Karena itu adalah langkah untuk memastikan agar jalan Trisakti dan program Nawacita terimplementasi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Tidak bisa dibayangkan jika kemudian partai politik benar-benar lepas untuk mengontrol dan mengawasi agar setiap kebijakan dan programnya berbasis pada platform partai yang menjadi visi dan program yang harus dijalankan,” ulas Muradi.

Untuk itu, kata Muradi, hanya ada dua opsi bagi PDIP agar Trisakti dan Nawacita bisa terealisasi. Opsi pertama adalah menekan Jokowi agar benar-benar mengimplementasikan Trisakti dan Nawacita.

Jika hal itu tak berhasil, maka ada opsi lainnya. “Yakni mendesak pergantian sejumlah menteri agar kebijakan yang dibuat lebih efektif dengan jalan Trisakti dan program Nawacita,” cetusnya.(ara/jpnn)