Anggap Lonjakan Harga Pangan Bukti Ketidakmampuan Pemerintah
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo menilai lonjakan harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini merupakan bukti ketidaksiapan pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak mampu mengelola manajemen pangan nasional yang akhirnya menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia.
"Melambungnya harga itu membuat pemerintah memotong kompas dalam mengendalikan harga melalui skema impor dari negara lain," ujar Siswono dalam konferensi pers di ruang rapat Fraksi Partai Golkar di DPR, Jakarta, Kamis (1/8).
Berdasarkan pantauan di pasar, kata dia, harga cabai rawit mencapai Rp 120.000/kg dari Rp 27.700/kg, bawang merah Rp 64.000/kg dari Rp 32.300/kg, bawang putih Rp 30.000/kg dari Rp 14.000/kg, ayam Rp 35.000/kg dari Rp 25.000/kg, daging sapi Rp 110.000/kg, telur ayam Rp 22.000/kg, dan beras medium jenis IR 64 Rp 8.200/kg.
Siswono menjelaskan, hingga Juni lalu Indonesia telah mengimpor cabai 22.737 ton dan bawang merah 60.000 ton. Saat ini, kuota impor cabai dan bawang merah akan ditambah masing-masing 9.715 ton dan 16.781 ton. "Belum lagi komoditas lain seperti kedelai dan yang sangat ironis, garam saja kita impor," ucapnya.
Mantan menteri di era Orde Baru itu menambahkan, untuk mengatasi masalah itu harus dengan menerapkan pola manajemen pertanian ketat. Artinya, kata Siswono, ketepatan pendataan tentang luas areal lahan, pengaturan pola tanam, jadwal panen dan distribusi akan menjadi solusi yang baik.
Selain itu lanjut dia, juga perlu dilakukan penghapusan praktik-praktik yang tidak benar dalam jalur perdagangan agribisnis dan hortikultura. "Adanya oknum yang menahan produk dan melepasnya saat harga melambung harus dihapuskan," pungkasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo menilai lonjakan harga beberapa kebutuhan pokok yang terjadi saat ini merupakan bukti ketidaksiapan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru