Anggap Menggelembung, Anggaran e-KTP Akan Dikepras

JAKARTA--Seandainya DPR tidak "kucing - kucingan" dan mau memberi penjelasan secara terbuka saat hendak berangkat studi banding ke luar negeri, mungkin tidak semua kunker dewan akan dipandang sinis oleh publik. Apalagi, kalau negara tujuan dan anggaran yang digunakan terbukti relevan.

Seperti perjalanan Komisi II DPR ke India,1 - 7 Mei lalu, ternyata membawa oleh -oleh yang cukup penting. Hal ini terkait dengan rencana penerapan e-KTP (KTP elektronik). "Belajar dari pengalaman India yang sukses menerapkannya, kami akan meminta peninjauan ulang anggaran e-KTP di Indonesia," kata anggota Komisi II DPR Akbar Faisal di Gedung DPR, kemarin (10/5). Politisi dari Partai Hanura itu merupakan salah satu anggota rombongan kunker yang menghabiskan anggaran Rp 453,7 juta tersebut.

 Akbar menuturkan India telah menggunakan teknologi yang sederhana, namun efisien untuk mengaplikasikan e-KTP. Bila Indonesia mau menirunya, dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan paling maksimal hanya Rp 4 triliun. Saat ini, penerapan e-KTP menjadi proyek dua tahun dengan anggaran total Rp 6,3 triliun. "Makanya, kami akan meminta rasionalisasi anggaran untuk e-KTP," tegas Akbar.

Menurut dia, penghitungan kembali itu sangat penting untuk menghindarkan potensi korupsi atau mark up anggaran. Apalagi, lanjut Akbar, dalam perencanaan e-KTP di Indonesia, rencananya chip yang digunakan hanya berkapasitas 8 KB. Padahal, India menggunakan chip berkapasitas 2 MB yang berarti 250 kali lebih besar. "Kami lihat e-KTP di India begitu multifungsi, bisa untuk asuransi, bayar mobil, kesehatan, pendidikan. Kita saja yang membuat ribet sendiri," katanya.