Anggap Menggelembung, Anggaran e-KTP Akan Dikepras

Dia menambahkan rombongannya kini tengah menyusun laporan yang utuh atas kunker itu. "Secepatnya akan kami serahkan ke Sekjen dan dilaporkan kepada publik," janji Akbar.

Terkait pelaksanaan kunker, secara terpisah, anggota Komisi II lainnya A. Malik Haramain mendukung agar pimpinan Pimpinan DPR kedepan melakukan audit terhadap kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Audit ini menyangkut efektifitas kunjunan, anggaran kunjungan, maksud dan target kunjungan, serta negara tujuan.

Pimpinan, lanjut dia, juga perlu membuat mekanisme kunjungan kerja yang transparan. "Terutama untuk ke publik," ujar Malik Haramain. Transparansi itu bukan hanya menyangkut anggaran. Tapi, juga berhubungan dengan penyampaian tujuan kunjungan dan relevanasi negara tujuan. "Kalau dianggap tak layak, pimpinan bisa menolak atau membatalkan, atau mengalihkan rencana kunjungan ke luar negeri yang diajukan," imbunya.

Secara terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh berharap seluruh rombongan yang melakukan kunker ke luar negeri sepanjang masa reses yang baru saja berlalu segera menyerahkan laporannya. "Kami sudah meminta laporan - laporan mereka," katanya.