Anggap Parliamentary Threshold Masih Dibutuhkan, Rifqi NasDem Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Politikus NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai Parliamentary Threshold masih dibutuhkan demi menunjukkan institusionalisasi sebuah parpol yang masuk parlemen memang terlaksana.
Dia berkata demikian demi merespons soal peluang Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal yang mengatur ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold.
"Parliamentary Threshold itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa keterwakilan partai-partai politik peserta pemilu di DPR RI itu adalah partai politik yang memiliki derajat institusionalisasi yang tinggi," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (16/1).
Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda menyebut satu indikator institusionalisasi partai politik ialah mereka yang memiliki akar dan struktur kuat. "Struktur yang kuat itu, pembuktiannya pada pemilu," ucap Ketua Komisi II DPR RI itu.
Rifqi menyebutkan NasDem menilai Parliamentary Threshold menjadi syarat untuk mewujudkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
"Oleh karena itu, bagi kami, bagi Partai NasDem, Parliamentary Threshold itu sebuah syarat untuk kita menghadirkan demokrasi elektoral yang mapan di Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra merasa yakin MK bakal membatalkan ambang batas parlemen.
Dia mengatakan keyakinan itu sebagai konsekuensi dari putusan MK yang telah membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR.
Politikus NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai Parliamentary Threshold masih dibutuhkan. Kenapa?
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- PT Timah Gugat UU Tipikor Terkait Vonis Ganti Rugi, Pakar Hukum: Kontraproduktif
- Eddy Soeparno Respons soal Gugatan Ketum Parpol ke MK, Ini Ranah Internal
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- Buntut Pilkada Kukar Harus Diulang, Arief Puyuono Minta DKPP Pecat Seluruh Anggota KPU