Anggap Pernyataan Ketua KPK Jadi Bukti Jokowi Antikorupsi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pekan lalu menyebut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi sebagai figur yang cocok sebagai presiden selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan Abraham saat secara tak sengaja bertemu Jokowi di Bandar Adi Sucipto Yogyakarta.

Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, pujian dari Samad untuk Jokowi tentu bukannya tanpa dasar. Ray mengatakan, ucapan Samad tentu karena didasari pada rekam jejak Jokowi selama ini, terutama sebagai figur yang bersih dari kasus-kasus korupsi.

Ray menegaskan, korupsi menjadi isu penting karena masyarakat memang mengharapkan presiden yang bukan hanya bersih tetapi juga punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. “Menurut saya ungkapan Pak Abraham Samad bahwa Jokowi pantas menjadi presiden adalah karena faktor itu," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).

Lebih lanjut Ray mengatakan, selama ini Jokowi juga telah menunjukkan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan baik saat menjadi Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta. "Kalau soal transparan, Jokowi bagaimanapun sudah menunjukkan hal itu di Jakarta dan Solo. Seperti soal kereta api monorel, MRT, pembenahan waduk, kali, dan pasar pasar," sambung Ray.

Ditambahkannya, kombinasi sikap antikorupsi dan bisa menjalankan pemerintahan secara transparan menjadi poin penting dalam menjaring pemilih di pilpres. Sebab, rakyat tak punya keinginan muluk-muluk karena hanya ingin korupsi bisa diberantas tuntas. “Pada dasarnya kita gak butuh banyak hal, asalkan yang kita punya tidak dikorupsi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Abraham bertemu Jokowi di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, Sabtu (3/5) lalu. Saat itu Abraham hendak kembali ke Jakarta usai menjadi pembicara di Universitas Gadjah Mada (UGM), sedangkan Jokowi baru tiba saat hendak berkunjung ke rumah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi’i Maarif. Samad mengaku sempat berdiskusi dengan Jokowi soal menekan anggaran dana bantuan sosial (bansos) agar tidak diselewengkan.(jpnn)