Anggap Pilkada di DPRD Cara Koalisi Merah Putih Bagi-Bagi Jatah Kada
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Konsepindo Research and Consultant, Very Muhlis Ariefuzzaman menilai ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang disuarakan Koalisi Merah Putih merupakan upaya melanggangkan oligaki politik. Menurutnya, pilkada melalui DPRD itu akan dimanfaatkan untuk bagi-bagi kursi kepala daerah di antara anggota Koalisi Merah Putih.
"Sangat jelas opsi pilkada langsung merupakan agenda koalisi merah putih dalam melakukan oligarki politik. Ini situasi yang tidak sehat dalam demokrasi kita," kata Very di Jakarta, Selasa (9/9).
Dalam perhitungan hasil perolehan suara di DPRD, kata Very, Koalisi Merah Putih penyokong pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memang bisa dibilang mayoritas dalam kepemilikan kursi di DPRD. Dari perkiraan Very, setidaknya Koalisi Merah Putih dominan di 31 provinsi dibanding poros koalisi pengusung Joko Widodo.
Sedangkan Direktur Indexpolitica Deny Charter menyayangkan inkonsiten Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal opsi pilkada langsung dan melalui DPRD. Sebab, kata Deny, justru dulu SBY menganggap pilkada langsung oleh rakyat merupakan pilihan terbaik.
"SBY tidak konsisten dalam bersikap soal pilkada langsung atau melalui DPRD. Dulu SBY setuju terhadap pilkada langsung sebagai pilihan terbaik, namun belakangan SBY malah cenderung setuju pilkada melalui DPRD," kata Deny.
Padahal, lanjut Deny, SBY pun merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. "Harusnya SBY sadar bahwa dirinya dipilih langsung oleh rakyat," pungkasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Konsepindo Research and Consultant, Very Muhlis Ariefuzzaman menilai ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang disuarakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan
- Kabar Didik Melon yang Berjalan Kaki Jakarta-Boyolali, Dia Sudah di Karawang