Anggap RUU Pilkada Kaburkan Kualitas SBY sebagai Demokrat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Trisakti, Rian Andi Soemarno menilai polemik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi catatan hitam bagi akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah memerintah selama 10 tahun. Sebab, Rian menganggap sikap politik Partai Demokrat yang ingin mengembalikan pilkada dari secara langsung menjadi lewat DPRD tak terlepas dari SBY selaku ketua umum di partai pemilik kursi terbanyak di DPR RI periode 2009-2014 itu.

"Sehingga jika Demokrat juga ikut-ikutan  meng-endorse penghapusan pilkada langsung, diartikan publik sebagai sikap politik SBY. Dan ironisnya merupakan jejak kelam demokrasi yang ditinggalkan SBY di ujung karier politiknya selain jejak kelam korupsi yang marak di ujung pemerintahannya," ujar Rian di Jakarta, Minggu (14/9).

Menurutnya, masyarakat Indonesia melihat suatu ironi ketika lima tahun lalu begitu banyak rakyat yang berharap pada SBY untuk menjadi pengawal demokrasi, pers dan penegakan hukum. Pasalnya, rakyat yakin terhadap kualitas  SBY sebagai demokrat yang teruji dan  diakui dunia internasional.

Tapi, sambung dia, justru di ujung masa jabatan sebagai presiden, sikap SBY yang ragu dan tidak sepenuh hati mendukung pilkada langsung menurunkan kualitasnya sebagai seorang yang demokratis. "Kita berharap SBY dapat menjadi Sekjen PBB,  karena itu jangan kegagalan besannya menjadi wapres membuat Pak SBY kehilangan maqom (posisi istimewa, red) di mata internasional," papar Rian.

Sedangkan Direktuf Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan, SBY tidak boleh menutup mata soal carut-marutnya Pileg 2014. Menurut Fahmi, jangan sampai para wakil rakyat terpilih hasil pileg yang amburadul itu diberi kepercayaan memilih kepala daerah.

"Jika SBY tidak bersikap atas hal ini dan  membiarkan haluan demokrasi kita berubah arah dan mundur ke zaman lalu, sebaiknya SBY melupakan mimpi menjadi Sekjen PBB karena dunia internasional pun pasti akan meminta pendapat rakyat Indonesia apakah layak PBB dipimpin mantan presidennya," paparnya.(boy/jpnn)