Anggap SBY Naif soal Politik Luar Negeri
Politisi PDIP Kritisi Kebijakan Thousand Friends Zero Enemy

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDIP yang membidangi hubungan luar negeri, Andreas Hugo Pareira, menilai Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu naif menempatkan negara lain yang sudah dianggap sebagai sahabat akan otomatis bersikap jujur kepada Indonesia. Pasalnya, negara sahabat tak serta merta meninggalkan kegiatan intelijen terhadap Indonesia.
"Jangan ada anggapan apabila sudah menjadi negara sahabat, maka seolah-olah operasi intelijen termasuk tindakan sadap-menyadap tidak ada lagi. Kalau beranggapan demikian, Pemerintah RI dan Menlu RI terlalu naif," katan Andreas kepada JPNN, Selasa (19/11) malam.
Menurutnya, salah satu bukti kenaifan politik luar negeri ala SBY adalah thousand friends zero enemy yang berarti maknanya mencari sebanyak mungkin sahabat dan jangan sampai punya musuh. Peraih gelar master dari jurusan Studi Politik Asia Tenggara di Universitas Passau, Jerman itu menambahkan, kebijakan politik luar negeri ala SBY itu hanya sebatas jargon yang utopis.
“Seharusnya, Pemerintah SBY lebih realistis dan menyadari, karakter hubungan internasional secara universal memang lebih realis ketimbang idealis-utopis,” ujar mantan anggota Komisi I DPR itu.
Karenanya, Andreas menyarankan pemerintah agar dalam menjalankan politik luar negeri yang menyangkut pertahanan dan keamanan tetap mengedepankan prinsip realisme. Termasuk, melakukan antisipasi agar aksi penyadapan bisa ditangkal dan tidak terjadi di masa mendatang. "Lebih berguna memikirkan pencegahan ketimbang komentar tak berguna," pungkasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP PDIP yang membidangi hubungan luar negeri, Andreas Hugo Pareira, menilai Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Begini Tanggapan Wamenaker Soal Ramai Demo Mitra Grab
- Kunker ke Kalteng, Menhut Ungkap Pesan Prabowo Terkait Revitalisasi Usaha Kehutanan
- Ismahi Gelar Diskusi Publik Tentang Dominus Litis Dalam RUU KUHAP
- Danone Aqua Berkomitmen Implementasikan Permen LH Soal Pembayaran Jasa Lingkungan
- Menteri Hanif Faisol Keluarkan Aturan Pembayaran Jasa Lingkungan
- Ridwan Kamil Melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim