Anggap SBY tak Pede

JAKARTA -- Akhir Oktober ini, usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II memasuki satu tahun. Sebuah diskusi dengan tema Satu Tahun SBY-Boediono kemarin menyoroti kinerja kabinet. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Presiden SBY melakukan kesalahan mendasar dengan membentuk kabinet yang terlalu mengakomodasi kelompok politik. Padahal, Partai Demokrat menang dengan angka signifikan dan SBY terpilih dalam satu putaran.

"Seolah-olah tidak percaya diri," kata Burhan dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (16/10). Dia menyebut di antara 34 menteri, terdapat 19 menteri dari parpol. Sementara di antara menteri-menteri nonparpol, lanjut dia, juga banyak yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan the right man in the right place.

"Karena menteri-menterinya hasil dagang sapi, akhirnya kita sulit berharap banyak (pada pemerintahan). Ini sudah terlihat," ujarnya. Dalam evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dirilis beberapa waktu lalu, ada tiga menteri "Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkum HAM Patrialis Akbar, dan Menteri PU Djoko Kirmanto" yang disebut mendapat rapor merah. Namun, menurut Burhan, seharusnya lebih dari tiga menteri yang berkinerja kurang baik.

"Masih banyak menteri lain yang mungkin layak langsung diberi kartu merah. Tapi, karena para menteri ini merupakan elite partai, mereka bisa aman dari evaluasi negatif UKP4," kata Burhan. Secara eksplisit dia menyindir Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketum DPP PPP), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum DPP PKB), serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (Wasekjen DPP PKB).