Anggap Singapura Ajak Indonesia Perang

jpnn.com - JAKARTA -- Sikap pemerintah Singapura yang memersoalkan pemberian nama Usman Harun pada salah satu Kapal perang Republik Indonesia (KRI), merupakan pelecehan. Hal itu terjadi karena lemahnya wibawa pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.
"Kami prihatin dengan lemahnya kewibawaan bangsa di tangan pemerintah saat ini, sehingga untuk urusan nama kapal milik sendiri pun dipersoalkan Singapura," ujar Koordinator Jaringan Rakyat Bela Bangsa (JRBB), Hans Suta Widhya, di Jakarta (10/2).
Menurut Hans, sudah sepekan ini berbagai media Singapura memersoalkan nama kapal perang RI tersebut. Jika hal tersebut terus berlanjut, sama saja dengan mengajak perang bangsa Indonesia.
"Ini harus direspon positif, kalau pemerintahnya peragu, rakyat harus bergerak. Jangan mau kita dilecehkan," ujarnya.
Bukan itu saja, Hans menilai Singapura juga sudah melupakan sejarah dan tokoh-tokoh seniornya sendiri. Pada 1973, Perdana Menteri (PM) Lee Kuan Yew telah menaburkan bunga ke makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
"Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi permasalahan penolakan Singapura terhadap pemberian nama kapal perang Indonesia," katanya.
Hans menambahkan, Indonesia berhak menggunakan nama-nama pahlawan nasional pada aset dan barang-barang Indonesia.
"Kalau mereka mempersoalkan terus soal begini, berarti Singapura ngajak perang dan tentunya hal ini harus diladeni. Biar rakyat yang bergerak, kalau pemerintahnya tidak tegas," tandasnya.
JAKARTA -- Sikap pemerintah Singapura yang memersoalkan pemberian nama Usman Harun pada salah satu Kapal perang Republik Indonesia (KRI), merupakan
- Tugas Kantor Komunikasi Presiden Dianggap Tumpang Tindih, Begini Reaksi Mensegneg
- Kader Gerindra di Banggai Minta Polisi Menindak Pelaku Persekusi
- Paus Fransiskus Meninggal, Prabowo: Dunia Kehilangan Sosok Panutan dalam Kemanusiaan
- Mbak Ita bersama Suami Didakwa Terima Suap Rp 9,29 Miliar dari Proyek & Insentif ASN
- Dittipidsiber Bareskrim Turun Tangan Usut Gangguan Sistem Bank DKI
- Menindaklanjuti Pertemuan Bilateral, Menko Polkam BG Rapat Bahas Implementasi Batas Maritim