Anggap Soal Integritas sebagai Masalah Utama KPU-Bawaslu

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Amankan Pemilu (KAP) menilai KPU dan Bawaslu tidak belajar dari pengalaman penyelengaaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Terbukti, saat ini kedua lembaga tersebut masih terjebak dalam masalah klasik penyelenggaraan pemilu.
Tiga masalah itu adalah integritas penyelenggara pemilu, transparansi pemilu, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.
"Ketiga masalah ini menjadi tantangan tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu dan pemilih dalam mensukseskan pemilu 2014," kata anggota koalisi, Mochammad Afifuddin saat memaparkan pernyataan sikap bertajuk "Menggugat Integritas Penyelenggara Pemilu" di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Menurut Afifuddin, integritas menjadi PR utama yang harus segera diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Polemik pengadaan kendaraan dinas baru dan bimbingan teknis (bimtek) pemilu di luar negeri menjadi bagian dari permasalahan ini.
Untuk mengatasinya, Afifuddin menyarankan agar KPU dan Bawaslu menyusun suatu standar kinerja.
"Hal ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan tugas utama kepemiluan serta sebagai bagian pembentukan sistem untuk mencegah suap," tegasnya.
Dalam hal transparansi, penyelenggara pemilu harus menyiapkan infrastruktur keterbukaan informasi mulai dari regulasi, mekanisme dan unit pendukung. Sehingga menjamin permintaan informasi dari masyarakat dapat segera terlayani.
"Lambatnya respon dan proaktifnya pihak KPU atas permohonan informasi seperti rekening khusus dana kampanye para peserta pemilu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat sipil," terang Afifuddin.
JAKARTA - Koalisi Amankan Pemilu (KAP) menilai KPU dan Bawaslu tidak belajar dari pengalaman penyelengaaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Terbukti,
- Begini Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP yang Ikut Retret
- Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret Dianggap Petugas Partai
- Megawati Keluarkan Instruksi Lagi, Khusus untuk Kepala Daerah yang Belum Ikut Retret
- Serap Aspirasi Warga, Alia Laksono Hadiri Musrenbang Kecamatan Duren Sawit
- PDIP Tegaskan Instruksi Megawati Terkait Retret Kepala Daerah
- Jubir PDIP Sebut Megawati Tak Pernah Melarang Kader Ikut Retret