Anggap Status Hukum SDA Jadi Beban PPP dan Prabowo-Hatta

jpnn.com - JAKARTA - Sikap keukeuh Suryadharma Ali (SDA) untuk tetap bertahan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai akan berdampak negatif bagi partai berlambang Ka’bah itu. Sebab, sikap SDA yang bergeming meski sudah menyandang status tersangka korupsi justru akan meruncingkan konflik di internal PPP.

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, kasus korupsi penyelenggaraan haji yang menjerat SDA pasti menjadi beban berat bagi PPP. Sebab, hal itu semakin membuat PPP terpuruk.

“Sebaiknya memang SDA mundur dari Ketua Umum PPP  supaya fokus dulu dalam proses hukum. Kerena nama SDA makin membuat PPP terpuruk. Lalu PPP harus segera memillih plt (pelaksana tugas, red) ketua umum,” kata Arie saat dihubungi, Rabu (3/6).

Staf pengajar di FISIPOL UGM itu menambahkan, sangkaan korupsi haji terhadap pimpinan tertinggi partai berbasis Islam tentu merupakan hal serius secara politik. Sebab, dampaknya ada pada kemerosotan tingkat dukungan konstituen PPP.

Arie lantas mengingatkan bahwa saat ini PPP juga menyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden. Namun, lanjut Arie, posisi SDA sebagai tersangka korupsi jelas mengganggu soliditas tim pemenangan.

“Kasus SDA ini jelas beban berat PPP dan juga tim Prabowo. Hal ini jelas akan berdampak terganggunya soliditas tim,” ulas Arie.

Lantas bagaimana jika SDA tetap memilih bertahan di kursi Ketua Umum PPP? “Pasti PPP akan pecah. Kalau mau menyelamatkan organisasi PPP ya harus mundur. Tunjukkan sebagai sikap tabggung jawab,” ucap Arie.(ara/jpnn)