Anggap Tidak Strategis, Senator Minta Jokowi Tolak Satgas Damai Papua

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani kondisi keamanan di Tanah Papua mendapat kecaman. Pasalnya, pembentukan Satgas dengan nama “Satgas Damai Papua” itu dianggap sebagai tindakan terburu-buru dan tidak strategis.

“Saya mengecam pembentukan Satgas. Alasanya, pertama, ini menunjukan pemerintah pusat tidak memahami persoalan di Papua,” kata Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber, Selasa (29/9).

Alasan kedua, menurut Mervin, pemerintah tidak mempunyai langkah-langkah dan kajian yang strategis dalam membangun Papua. Alasan ketiga, Mervin menilai komitmen Presiden Jokowi saat kampanye di Papua patut dipertanyakan.

“Ini menandakan pemerintah pusat tidak sepenuhnya memercayai aparat kepolisian dan TNI yang selama ini menjaga keamanan dan ketertiban di Papua,” kata Mervin sembari mendesak Presiden Jokowi agar menolak rencana pembentukan Satgas tersebut.

Menurut Mervin, pemerintah harus mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan adat dalam membangun Papua. “Jika dipaksakan pembentukannya, maka akan berdampak pada lunturnya kepercayaan rakyat Papua pada pemerintah pusat,” tegas Mervin.

Untuk diketahui, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso membentuk satuan tugas khusus yang bertugas meredam ancaman separatisme di Papua. Satgas ini bernama Satgas Damai Papua.

Menurut Sutiyoso, langkah itu merupakan upaya konkret untuk menyelesaikan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, upaya menyelesaikan persoalan di Papua harus dengan pendekatan langsung tanpa perantara.

“Kita bujukin biar mereka mau sadar dan setia pada NKRI. Kita akan turun tangan dengan meletakkan senjata,” kata Sutiyoso di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9) seperti diberitakan Jawapos.com (Grup JPNN.com).