Anggapan Politisasi THR dan Gaji ke-13, Pengamat: Berlebihan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengatakan, jika jumlah PNS dan keluarganya tidaklah sebesar jumlah pemilih secara keseluruhan. Karena itu, kekhawatiran sebagian kalangan kebijakan yang diambil Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 ke PNS, pensiunan dan anggota TNI/Polri adalah hal yang berlebihan.

"Jadi sebuah kekhawatiran yang dibuat-buat oleh kelompok tertentu," ujar Ari kepada JPNN, Rabu (6/6).

Pengajar di Universitas Indonesia ini juga menilai, THR dan gaji ke-13 sudah selayaknya diberikan. Karena PNS perlu diapresiasi, mengingat sejak era pemerintahan Jokowi telah menunjukkan kinerja yang baik.

"Saya kira kebijakan itu selayaknya diambil, untuk mengimbangi kerja keras presiden dan semua kementerian yang ada," ucapnya.

Ari lebih lanjut mengatakan, sudah jamak beberapa presiden mengambil langkah populis jelang pemilihan presiden. Artinya, apa yang dilakukan Jokowi juga pernah dilakukan kepala negara sebelumnya.

"Sejarah mencatat, era Soeharto dan SBY pun juga begitu. Tapi intinya, sudah saatnya pemberian THR diberikan untuk PNS dan pensiunan," pungkas Ari.(gir/jpnn)