Anggaran Bansos Kaltim Tembus Rp900 Miliar

"Ada informasi jumlahnya berkurang Rp 50 miliar, tapi tetap jumlahnya lebih dari Rp 100 miliar dan tak bisa lagi dihapus, dicoret, atau dihilangkan," kata sumber itu.

Sebelumnya, Fraksi Bintang Demokrasi (PBD) DPRD Kaltim mempertanyakan, mengapa anggaran sebesar itu tidak dimasukkan dalam pos anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kaltim. Pengajuan bansos yang dikemas bansos pendidikan dianggap menyimpang dari ketentuan perundang-undangan karena karena tidak relevan dengan pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional.

"Ini menarik dan memang harus ditelusuri," kata Ketua Fraksi PBD Andi Harun.

Fraksi PBD menemukan keanehan ini saat menyusun nota penjelasan keuangan RAPBD 2011. Hampir luput, ketika nota penjelasan sudah diketik, temuan yang terlambat diketahui ini akhirnya ditulis tangan dan dibacakan dalam lembaran nota penjalasan RAPBD Fraksi PBD di rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, dua hari lalu.