Anggaran Baru Terserap 56 Persen, Daerah Disalahkan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI, Achsanul Qosasi, mengatakan bahwa belum maksimalnya penyerapan anggaran 2010, disebabkan oleh komitmen para pejabat dalam penyediaan barang dan jasa di daerah yang tidak bekerja. Karena itu menurutnya, kepala daerah harus berani melakukan mutasi, meskipun sebelumnya pejabat yang bersangkutan punya kontrak politik dengan kepala daerah sebelum terpilih.

"Kepala daerah harus mengganti para pejabat pembuat komitmen, walaupun dia punya kewajiban tagihan politik. Dia (kepala daerah) harus berani, karena demi kepentingan rakyat. Begitu dia terpilih, kan menjadi kepala daerah bagi seluruh rakyat, bukan kepala daerah (bagi) kepala dinas yang nyumbang," kata Achsanul Qosasi, dalam workshop bertema "Strategi Penyusunan RUU Barang dan Jasa yang Menjamin Kepastian Hukum dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran", yang digelar Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/12).

Achsanul yang juga anggota F-PD itu mengungkapkan, penyerapan anggaran tahun 2010 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 1.200 triliun itu, baru mencapai 56 persen. Artinya kata dia, masih banyak program-program pemerintah pusat yang tidak jalan di daerah.

"Ini terkait dengan kapasitas kepala daerah. Karena transfer keuangan terkait dengan daerah, tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Kepala daerah harus mengoptimalisasi Satker (Satuan Kerja) dan Kadis (Kepala Dinas). Itu yang harus dioptimalkan," tukasnya.